Teknologi Satu Data Indonesia

Amora R Jelo

Di masa pandemi ini, banyak instansi pemerintah maupun swasta gencar membagikan berbagai bantuan sosial. Kebanyakan bantuan ini sifatnya insidental. Namun prakteknya belum sepenuhnya memanfaatkan data sebagai acuannya. Minimnya sinkronisasi penyaluran bansos yang bersifat insidental dengan data penerima bansos rutin dari pemerintah pusat mengakibatkan adanya duplikasi penerimaan bansos. Ada pula yang […]

Teknologi Satu Data Indonesia

Di masa pandemi ini, banyak instansi pemerintah maupun swasta gencar membagikan berbagai bantuan sosial. Kebanyakan bantuan ini sifatnya insidental. Namun prakteknya belum sepenuhnya memanfaatkan data sebagai acuannya.

Minimnya sinkronisasi penyaluran bansos yang bersifat insidental dengan data penerima bansos rutin dari pemerintah pusat mengakibatkan adanya duplikasi penerimaan bansos.

Ada pula yang seharusnya layak mendapat bansos justru dihapus dari daftar penerima dengan alasan datanya tidak padan dengan Dukcapil.

Kasus ini hanyalah salah satu bukti perbedaan data antar instansi masih terjadi. Bahkan di internalnya sendiri, data yang dihasilkan juga bisa berbeda antar dirjen/bagian.

Padahal berbagai program pembangunan seyogyanya direspons dengan pemanfaatan dan penyediaan data yang sinkron, akurat dan mutakhir.

Nyatanya, Kementrian/Lembaga telah menganggarkan kegiatan pendataan sendiri-sendiri. Seakan tidak ada kepercayaan dengan kredibilitas antar instansi.

Kondisi ini berimbas kepada masyarakat. Berbagai pendataan dengan pertanyaan serupa dari instansi yang berbeda kerap dihadapi masyarakat.

Baik itu pendataan dari level pemerintah pusat hingga desa. Masyarakat menjadi jenuh. Respon rate pendataan pun menurun seiring dengan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dalam hal ini Satu Data Indonesia memiliki peran penting. SDI hadir sebagai upaya pemerintah untuk menjembatani perannya sebagi produsen sekaligus konsumen data.

Satu Data Indonesia dirancang menjadi kunci pembenahan tata kelola data pembangunan. Dalam Perpres Nomor 39 disebutkan bahwa SDI bertujuan untuk menciptakan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut tentu tak mudah. Tantangan yang pertama adalah adanya ego sektoral di masing-masing instansi. Mewujudkan Solusi Big Data bukan hanya dengan integrasi data, tapi juga integrasi regulasi.